Pers Rilis Penolakan Masjid Muhammadiyah Bireuen: Pemerintah Perlu Kaji Ulang PBM 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

sobatkbb.org – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar paksa tiang beton Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh pada Kamis, (12/5/2022).

Pembongkaran tiang Masjid Taqwa terjadi karena terganjal izin mendirikan bangunan (IMB). Ini imbas
dari keluarnya surat putusan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen tertanggal 16 Maret 2021 yang pada intinya menyatakan menunda pemberian IMB untuk Masjid Taqwa.

Dampaknya, panitia pembangunan masjid tidak dibolehkan melaksanakan pembangunan sampai tercapai kesepakatan ‘damai’ antara panitia dengan warga sekitar.

Peristiwa ini menambah rentetan panjang kasus pelarangan pendirian rumah ibadah di Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum. Apalagi Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah seringkali dijadikan alasan untuk menutup rumah ibadah yang minoritas.

Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB) Usama Ahmad Rizal mengecam upaya penolakan pendirian Masjid Taqwa Samalanga, Bireuen, Aceh.

“Memiliki rumah ibadah bagi umat beragama adalah hak warga negara yang harus dipenuhi, tidak boleh dibatasi dan dikurangi. Negara dengan berbagai instrumennya dari level pusat hingga desa sudah semestinya menjamin, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Bukan sebaliknya, malah membiarkan bahkan menjadi aktor langsung yang melakukan tindak pelanggaran,” kata Rizal pada Sabtu, 21 Mei 2022 di Jakarta.

Sobat KBB menilai, PBM tekait pendirian rumah ibadah perlu adanya perbaikan terutama dalam muatan persyaratan yang membatasi hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

“Sejak awal PBM 2006 dinilai adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif karena syarat-syaratnya yang bersifat subjektif. Karena bagi kelompok minoritas tidak mudah memperoleh IMB pendirian rumah ibadah,” ujar Rizal.

Diketahui, salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah yang diatur dalam PBM No.8 dan 9 Tahun 2016 adanya daftar nama dan kartu tanda penduduk (KTP) paling sedikit 90 orang. Selain itu juga perlu adanya syarat dukungan dari masyarakat sekitar paling sedikit 60 orang, rekomendasi tertulis kantor departemen agama, dan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Unsur 60-90 mungkin bagi kelompok agama mayoritas tidaklah sulit. Aturan ini membuka ruang adanya politisasi dan mengintervensi hak-hak orang lain untuk beribadah,” pungkas Rizal.

Oleh karena itu Sobat KBB mendesak Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengkaji ulang pasal-pasal tentang persyaratan pendirian rumah ibadah di Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 2 menteri) yang seringkali digunakan untuk menghambat kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah. Dalam konteks tersebut, rencana pemerintah untuk menaikkan status regeling tersebut dari PBM menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tidak cukup. Lebih dari itu dibutuhkan kajian lebih dalam mengenai muatan PBM yang restriktif bagi minoritas.

Ke depan, Sobat KBB juga akan mengintensifkan ruang-ruang perjumpaan lintas iman, dan antaridentitas untuk mencegah terjadinya penolakan pembangunan rumah ibadah.

“Karena masalah pendirian rumah ibadah bukan hanya dipengaruhi faktor struktural seperti PBM 2 menteri, melainkan faktor kultural juga, dimana adanya relasi sosial yang belum selesai di tengah-tengah masyarakat. Semoga terbangunnnya inklusi sosial dapat meminimalisir permasalahan pembangunan rumah ibadah, ” pungkas Rizal.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart